Berkaitan dengan pengenaan pajak hibah atas konsesi jalan tol akan mengacu kepada regulasi yang telah berlaku, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta aturan pendukungnya, seperti KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah mengatur ketentuan terkait pengenaan pajak atas hibah, di mana terdapat beberapa pengecualian atas hibah yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.