Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini hadir karena pentingnya menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Setelah ditimbang pula, Undang-undang ini perlu disahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak; reformasi administrasi perpajakan; peningkatan basis perpajakan; penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum; serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal tersebut juga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata perpajakan; pajak penghasilan; pajak pertambahan nilai; dan cukai. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam satu undang-undang secara komprehensif. Penjelasan rinci mengenai penerapan strategi konsolidasi fiskal telah disatukan dalam undang-undang ini.