Kebijakan publik bertujuan melakukan intervensi kehidupan masyarakat. Sementara perumusan/formulasi kebijakan sebagai pijakan yang menjadi arena pertarungan kepentingan politis antara lembaga legislatif dalam merepresentasikan kepentingan publik dengan lembaga eksekutif. Namun, dalam menjalankan perannya, seringkali para aktor kebijakan publik kadang melupakan kata publik itu sendiri, sehingga keputusan kebijakan mencerminkan kepentingan elit.

Tulisan ini berangkat dari dinamika kebijakan publik level mikro, yakni pada pemerintah Desa. Bagi masyarakat desa, tanah menjadi tali simpul yang mengikat seseorang dengan sejarahnya. Tanah KasDesa, salah satu aset Desa dalam menjalankan roda perekonomian yang kian jarang diperhatikan. Kebijakan pengelolaan Tanah Kas Desa riskan memicu konflik ketika terjadi kontak kerjasama dengan pihak luar. Konflik tersebut tidak pernah tampak di permukaan, kuatnya nilai solidaritas masyarakat desa membuat konflik-konflik mengendap.