Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial, diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) kearah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitarhutan. Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebijakan HKm adalah Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) berbentuk Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan mewajibkan pemegang izin untuk menyusun Rencana Pemanfaatan yang dapat dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain dan masyarakat umum. Modul ini secara khusus memberikan gambaran tentang masyarakat sebagai subjek dalam implementasi program Perhutanan Sosial, menjadi perhatian khusus untuk pengelolaan hutan lestari. Penerimaan masyarakat atas program Perhutanan Sosial menjadi salah satu tujuan dalam implementasi Perhutanan Sosial. Pemahaman masyarakat atas program PS menjadi salah satu indicator keberhasilan sosialisasi program Perhutanan Sosial. Tanpa ada pemahanan yang kuat dari masyarakat sulit untuk masyarakat berpartisipasi secara suka rela atau mandiri. Hal tersebut menjadi indicator keberlanjutan pengelolaan lahan dengan pemberian akses legal. Masyarakat memahami bahwa program perhutanan Sosial adalah program untuk masyarakat memperoleh manfaathasil hutan dengan bantuan pemerintah.