Buku Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dilihat 271 | Terjual

Harga Rp60.000 Rp80.000

Sebagai upaya salah satu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan pengadaan barang/jasa melalui perikatan antara unsur pemerintah, selaku pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna anggaran untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kebijakan dan sanksi yang berlaku bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan.

Terdapat tiga pembahasan yang ada dibuku ini, yaitu (1) Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hukum, (2) Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif), dan (3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komperhensif.

Lebih banyak

Tentang Buku

114
Halaman

114
Menit

-
Kata

Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Harga Rp60.000 Rp80.000

Tentang Buku

Buku terkait Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SUMBER SUMBER HUKUM ISLAM

Literasi Nusantara

Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Penerbit Adab

Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penerbit Adab

Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial : Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Penerbit Adab

POLITIK HUKUM

Literasi Nusantara

PEREMPUAN DALAM CENGKERAMAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Literasi Nusantara

Pengantar Hukum Indonesia

PT. Mifandi Mandiri Digital

KUHPer Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUHAPer Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata

Nafal Publishing

UNDANG UNDANG GURU DAN DOSEN dilengkapi Penjelasannya

Nafal Publishing

Respons Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Tuduhan Keterlibatan Malaysia di Konflik Pattani

Penerbit Adab

PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Literasi Nusantara

KOMPILASI 5 KITAB UNDANG UNDANG KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHAP Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHPer Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUHAPer Kitab Undang Undang Hukum A

Nafal Publishing

Lihat Buku Lainnya