Kerja sama antardaerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mengatakan kerja sama antar daerah (intergovernmental cooperation) adalah adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. ( ”an arrangement two or more goverments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”). Dasar hukum pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah (KAD) diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004. Kedua UU itu memperlihatkan bahwa Pemerintah RI memang telah menyadari arti pentingnya kerja sama antardaerah ini. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini kebijakan tersebut belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis.